Pekalongan //kowarkanews.com– Dugaan skandal korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan semakin memanas dan menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada satu tersangka saja dalam pengusutan kasus tersebut.
Menurut Sahroni, penyidik harus terus menelusuri aliran dana proyek yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke lingkaran keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Jika ada aliran dana yang mengarah ke pihak lain, KPK harus berani menindak lanjutinya,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat 06/03/26.
Sahroni menegaskan, langkah tegas dalam penegakan hukum sangat penting, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi keras kepada aparat penegak hukum untuk memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.
Dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung, muncul dugaan bahwa sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan suami dan anak Bupati ikut menjadi vendor proyek di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dugaan ini memicu perhatian publik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek daerah.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka. Namun perkembangan penyelidikan terus dinantikan masyarakat, terutama terkait kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana proyek tersebut.
Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK : apakah lembaga antirasuah itu akan memperluas penyelidikan dan menjerat pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi yang mengguncang Pemkab Pekalongan ini. (Herput)
