Pekalongan //kowarkanews.com – LSM FORMASI Kabupaten Pekalongan menggelar Dialog Publik bertema “Menyongsong Kajen Bermartabat” pada Selasa (7/4/2026) pukul 14.00–16.00 WIB di Cafe Teman Cerita, Jalan Raya Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 peserta dari berbagai elemen masyarakat, aktivis, jurnalis, dan pemerhati kebijakan publik.
Dialog publik ini diselenggarakan sebagai ruang menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyatukan persepsi dalam merumuskan langkah strategis menghadapi kondisi Kabupaten Pekalongan pasca dinamika politik dan peristiwa OTT Bupati Pekalongan.
Ketua LSM FORMASI, Mustajirin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan momentum untuk menyatukan pandangan dan mencari solusi atas berbagai persoalan daerah. Menurutnya, kondisi Kabupaten Pekalongan saat ini cukup memprihatinkan, baik dari sisi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak pada peristiwa yang telah terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan. Widodo, Pembina Grib Jaya sekaligus jurnalis, mengajak masyarakat untuk melihat ke depan dan menyerahkan proses hukum terkait OTT kepada KPK. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan ide-ide konstruktif serta pengawalan program pemerintah agar tepat sasaran.
Sementara itu, Faruk Ekowarto, pemerhati kebijakan pemerintah, menyoroti tata kelola ASN pasca Pilkada. Ia menyebutkan banyak mutasi ASN yang dinilai tidak sesuai kompetensi dan penempatan yang jauh dari domisili pegawai. Ia mengusulkan adanya sistem zonasi ASN serta audiensi dengan Plt Bupati Pekalongan.
Masukan juga datang dari Azis KOWARKA yang menyoroti pelayanan kesehatan. Ia menilai masyarakat masih mengalami kesulitan dalam pendaftaran BPJS maupun KIS. Selain itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas dinilai masih kurang dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Musbihin dari Formasi turut menyampaikan persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak di wilayah Simbang Wetan yang hingga kini belum diperbaiki sehingga warga melakukan perbaikan secara swadaya. Ia juga mengusulkan adanya dana emergency untuk membantu kebutuhan kesehatan masyarakat.
Sedangkan Adi Boy, Ketua Grib Jaya Kabupaten Pekalongan, menyoroti persoalan lingkungan, terutama limbah industri jeans yang mencemari lingkungan. Ia mengusulkan pembentukan kawasan industri terpadu agar pengelolaan limbah lebih terkontrol serta mendorong program penghijauan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka pentingnya menjaga kondusifitas daerah pasca dinamika politik. Peserta sepakat bahwa seluruh elemen masyarakat perlu mengawal pemerintahan secara bersama, terutama di bidang pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Dari hasil dialog, forum merumuskan beberapa rekomendasi strategis, antara lain penataan ulang mutasi ASN dan penerapan sistem zonasi, kemudahan akses layanan kesehatan serta pembentukan posko bantuan kesehatan, pendataan dan perbaikan jalan rusak prioritas, pengawasan limbah industri dan penghijauan lingkungan, serta menjaga stabilitas sosial pasca OTT.
Forum juga menyepakati beberapa keputusan, di antaranya menyusun notulen resmi, membuat rekomendasi tertulis, mengajukan audiensi dengan Plt Bupati Pekalongan, membentuk forum komunikasi lintas organisasi, serta mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Dialog Publik “Menyongsong Kajen Bermartabat” diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan Kabupaten Pekalongan agar lebih transparan, responsif, dan bermartabat. Kegiatan ditutup pada pukul 16.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (Herput)
