Pekalongan //kowarkanews.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi melalui program sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diikuti 24 peserta dan digelar di Aula DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/2/2026).
Kepala DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Mudiarso, menegaskan bahwa sertifikasi menjadi bekal penting bagi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan kemampuan sekaligus daya saing, terutama di tengah persaingan global.
Menurutnya, program sertifikasi ini merupakan bagian dari pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah kabupaten memiliki tugas dan kewenangan untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi, salah satunya melalui fasilitasi sertifikasi tenaga kerja.
“Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan bukti resmi atas kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidangnya. Dengan memiliki SKK, tenaga kerja konstruksi tidak hanya diakui kompetensinya, tetapi juga mampu meningkatkan profesionalisme dan kualitas hasil pekerjaan,” ujar Mudiarso.
Ia juga mengingatkan para pelaku jasa konstruksi agar selalu mengikuti ketentuan terbaru terkait prosedur penerbitan SKK. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas jasa konstruksi secara menyeluruh.
Tahun ini, sertifikasi diikuti oleh 24 peserta dari delapan jabatan kerja yang dinilai paling dibutuhkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan. Jabatan tersebut meliputi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, Irigasi, dan Jalan jenjang 4 dan 5, Supervisor K3 Konstruksi jenjang 5, serta Pelaksana Pemeliharaan Jembatan jenjang 5.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Astna Barira, mengatakan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan dan aspek keselamatan kerja.
“Melalui fasilitasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja konstruksi di daerah memiliki kompetensi yang terstandar dan diakui secara resmi. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa mereka benar-benar mampu bekerja secara profesional di lapangan,” jelasnya.
Kegiatan sertifikasi ini menghadirkan narasumber dan asesor berpengalaman, yakni Son Haji, Indra Gunawan, Edhi Tarmanto, serta Rusbiyanto. Para asesor memberikan pembekalan teknis sekaligus melakukan asesmen sesuai standar kompetensi kerja nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap semakin banyak tenaga kerja konstruksi lokal yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka peluang kerja lebih luas, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang aman dan berkualitas. (Herput)
